Komisi IX DPR melalui Badan Anggaran DPR akan terus berjuang memperjuangkan peruntukan Dana Alokasi Khusus (DAK) BKKBN agar dapat dipergunakan untuk biaya operasional.       

Pendapat tersebut disampaikan Supriyatno saat memimpin Rapat Dengar pendapat dengan Kepala BKKBN Sugiri Sarif siang ini di gedung DPR Senayan Jakarta, Kamis (7/6).                        

Ketua rapat Supriyatno menambahkan, Komisi.IX DPR juga akan memperjuangkan usulan penambahan anggaran RAPBN 2013 melalui kegiatan New Initiative tahap ll sebesar 150 milyar rupiah lebih pada rapat Badan Anggaran yang akan datang.
                                   
Dikatakan juga bahwa Komisi.IX DPR juga dapat menerima Pagu Indikatif BKKBN tahun 2013 sebesar 2,6 triliun rupiah, reward atas optimalisasi anggaran BKKBN tahun 2011 sebesar ll milyar rupiah dan usulan Dana Alokasi Khusus (DAK) bidang keluarga berencana tahun 2013 sebesar 572 milyar rupiah untuk pengadaan sarana dan prasarana pengelolaan program Kependudukan dan Keluarga Berencana di Kabupaten/kota.

Supriyatno menegaskan, dengan memperhatikan masukan-masukan anggota Komisi IX DPR, bahwa alokasi anggaran BKKBN sesuai arah kebijakan strategi dan prioritas program tahun 2013, serta perlu melakukan penyesuaian program didalam RKP tahun 2013 sesuai alokasi anggaran agar efektif, tepat sasaran serta mendukung serta menyongsong BPJS Kesehatan tahun 2014.  

Wakil Ketua Komisi IX DPR Supriyatno mengatakan, bahwa Komisi IX DPR mendesak BKKBN untuk memberikan perhatian khusus dan pembinaan kepada petugas advokasi KIE, petugas penyuluh KB desa, petugas lapangan KB dan sub Klinik desa.                          

Komisi IX DPR juga menyetujui dukungan anggaran untuk remunirasi (tunjangan kinerja) pegawai BKKBN tahun 2012 sebesar 144 milyar rupiah lebih. (Spy).